Stunting Naik, Wawalkot Ingin Tiru Penanganan Daerah Lain

KOTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah mengajak pemangku kepentingan dan tim percepatan penurunan stunting di eks-karesidenan Pekalongan untuk bersama-sama menguatkan perannya dan bersinergi dalam menangani permasalahan stunting.

Langkah tersebut diawali melalui kegiatan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Pekalongan, di Hotel Shantika Pekalongan, Selasa (1/8/2023).

Berdasarkan data Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Jawa Tengah Tahun 2022, untuk beberapa daerah yang mengalami kenaikan stunting tertinggi diantaranya Kabupaten Purbalingga (naik 10 persen), Kabupaten Grobogan (9,7 persen), Kabupaten Temanggung (8,4 persen). Sementara, untuk kabupaten/kota yang mengalami penurunan kasus stunting diantaranya Kota Semarang turun 10,9 persen dari tahun 2021 sebesar 21,3 persen menjadi 10, 4 persen di Tahun 2022. Kemudian, disusul Kabupaten Demak dari 25,5 persen menjadi 16,2 persen

Sementara di eks-karesidenan Pekalongan sendiri, ada Kota Tegal yang turun dari 23,9 persen menjadi 16,8 persen. Sedangkan, untuk Kota Pekalongan tercatat ada sedikit kenaikan kasus stuntingnya dari 20,6 persen (Tahun 2021) menjadi 23,1 persen (Tahun 2022). Sehingga, adanya forum koordinasi ini sangat penting dilakukan untuk menguatkan peran tim percepatan penurunan stunting di kabupaten/kota se-eks karesidenan Pekalongan dalam mengorkestrasi semua upaya yang telah dilakukan.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin menyampaikan terima kasih kepada jajaran BKKBN Provinsi Jawa Tengah yang telah menunjuk Kota Pekalongan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan forum koordinasi penanganan stunting ini. Wawalkot menilai, dari pertemuan ini, Kota Pekalongan bisa belajar dari daerah-daerah lain yang langkah-langkah percepatan penurunan stuntingnya bisa berhasil secara signifikan.

"Karena dari beberapa survei sampling, kita ada sedikit kenaikan kasus stunting. Maka dari itu kita bisa teliti faktor penyebabnya apa dan di daerah lain yang permasalahannya juga sama apakah faktor itu sudah ditangani. Sehingga kita bisa meniru dan mengimplementasikannya di sini," bebernya.

Pihaknya menyambut baik adanya kegiatan forum ini untuk menyamakan persepsi yang harus dilakukan antar pemangku kepentingan dalam percepatan penurunan angka stunting.

"Misalnya penggalakan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin, pemberian tambahan makanan bagi balita beresiko stunting, dapur sehat atasi stunting dan sebagainya. Kita selamatkan generasi yang akan datang agar tidak menjadi lost generation. Kita berharap, dari pertemuan ini, Kota Pekalongan ikut termotivasi untuk menjadi salah satu daerah yang percepatan penurunan stunting di Tahun 2024 bisa signifikan," katanya.

Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Eka Sulistia Ediningsih mengungkapkan, kondisi saat ini berdasarkan Hasil Survei Status Gizi SSGI= tahun 2022 menunjukkan bahwa, prevalensi Balita stunting secara Nasional telah berhasil diturunkan dari 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 21,6 persen di tahun 2022.

Sementara di Provinsi Jawa Tengah, angka stunting juga mengalami penurunan meskipun tidak signifikan, yaitu dari 20,9 persen di tahun 2021 menjadi 20,8 persen di tahun 2022. Hal ini berarti masih harus bekerja keras untuk dapat menurunan stunting minimal 3,4 persen per tahun, supaya di tahun 2024 prevalensi stunting Jawa Tengah bisa berada dibawah 14 persen. Menurutnya, penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu pihak atau dalam hal ini BKKBN saja, tetapi harus sinergi dengan semua pemangku kepentingan.

"Kami tidak bisa sendiri menangani stunting. Karena itu kami terus memperkuat sinergisitas dengan para pihak, termasuk pemerintah daerah baik kabupaten/kota yang ada di eks Karesidenan Pekalongan ini," terang Eka di sela-sela kegiatan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Pekalongan, berlangsung di Hotel Shantika Pekalongan, Selasa (1/8/2023).

Disampaikan Eka, melalui keterpaduan dan komitmen para pemangku kepentingan, aksi konvergensi, penyebarluasan informasi tentang stunting secara masif dan penyediaan data, upaya untuk memberikan kontrol terhadap percepatan penurunan stunting yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah sampai ke tingkat Pemerintah Desa, permasalahan stunting dari tahun ke tahun semakin menurun, begitupula di Provinsi Jawa Tengah.

"Kami percaya bahwa dengan komitmen dan kerja bersama, angka prevalensi stunting akan dapat kita turunkan. Untuk itu banyak hal yang harus segera kita perkuat baik dari sisi tata kelola, layanan intervensi spesifik, maupun pada layanan intervensi sensitif," katanya.

Untuk mempercepat penurunan stunting, Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting (RAN PASTI), sebagai tindak lanjut Perpres 72 tahun 2021. Rencana Aksi Nasional tersebut disusun melalui pendekatan keluarga berisiko stunting yang mencakup penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS), surveilans keluarga berisiko stunting, dan audit kasus stunting.

Sumber: