Fraksi PKB Nilai Kualitas Pendidikan di Kabupaten Pekalongan Masih Jauh dari Harapan
Juru Bicara Fraksi PKB Fatkhiana Dewi.-Hadi Waluyo-
KAJEN,RADARPEKALONGAN - Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan menilai kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan masih jauh dari harapan. Pasalnya, masih ada kesenjangan akses dan pendidikan antarwilayah, distribusi guru yang tidak merata, hingga masih ada guru dengan kualitas lulusan yang rendah.
Sehingga tantangan pendidikan di Kabupaten Pekalongan kedepan masih berat. Oleh karena itu, Fraksi PKB berpendapat masih banyak yang harus diperbaiki dalam sistem pendidikan di Kabupaten Pekalongan.
Demikian disampaikan Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan melalui juru bicaranya Fatkhiana Dewi dalam Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin, 18 September 2023.
"Tidak hanya persoalan kualitas pendidikan yang masih rendah saja, tetapi juga persoalan mendasar terkait akses dan partisipasi dalam pendidikan. Bagaimana langkah dan solusi pemerintah daerah terkait hal tersebut. Mohon penjelasan!," ujar Fatkhiana Dewi.
Selain menyoroti bidang pendidikan, Fraksi PKB juga menyoroti bidang infrastruktur yang dinilai belum berjalan dengan maksimal ke seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan. Utamanya di program rehabilitasi jalan dan jembatan.
"Masih terdapat jalan poros yang memerlukan perbaikan, salah satunya jalan poros yang menghubungkan Desa Gumelem dan Desa Simego kecamatan Petungkriyono," kata Fatkhiana Dewi.
Ada pula perbaikan jembatan yang menghubungkan Desa Boyoteluk dan Desa Depok Kecamatan Siwalan. Kondisi jembatan ini perlu perbaikan segera. Pasalnya, jembatan tersebut sudah berumur puluhan tahun.
Di bidang kesehatan, penonaktifan peserta BPJS PBI bagi masyarakat kurang mampu seharusnya mendapatkan akses layanan dan fasilitas kesehatan, terlebih bagi peserta yang benar-benar membutuhkan akses layanan kesehatan.
Baca lagi:DPRD Kabupaten Pekalongan Gelar Rapat Paripurna dengan 2 Agenda
"Fraksi PKB berpendapat jika terjadi penonaktifan peserta BPJS PBI ini merupakan bentuk disintegritas dari Dinas Kesehatan maupun pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan soal aksesibilitas layanan kesehatan bagi warga kurang mampu," ujarnya.
Untuk itu, Fraksi PKB mendesak agar penonaktifan BPJS PBI ini ditiadakan. Sehingga semua lapisan masyarakat, terkhusus masyarakat kurang mampu, bisa mengakses layanan kesehatan dengan mudah.
Fraksi PKB juga berharap untuk pelayanan pengobatan gratis agar dipermudah dalam pengurusan persyaratan administrasinya.
Rapat paripurna kali ini tidak dihadiri Bupati pekalongan Fadia Arafiq maupun Wakil Bupati Riswadi. Hadir dalam paripurna ini Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
