Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemprov Jateng Genjot Inovasi

SEMARANG - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan inovasi.

"Inovasi menjadi sarana kita untuk bisa melayani masyarakat dengan baik. Di pemprov Jateng juga mewajibkan masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) melakukan inovasi setiap tahun," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno saat acara talkshow bertema "Menumbuhkembangkan Kepemimpinan yang Kreatif, Inovatif, dan Berdaya Dampak" di kampus  Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Kota  Salatiga, Rabu, 26 Juni 2024.

Untuk meningkatkan inovasi, Pemprov Jateng melibatkan Badan Riset dan  Inovasi Daerah,  akademisi, dan stakeholder terkait lain. 

"Kita (Pemprov Jateng) termasuk provinsi pertama yang membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah, karena inovasi merupakan suatu yang sangat strategis untuk mengakselerasi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelas Sumarno. 

Dalam kesempatan itu, Sumarno juga mendorong kepada pimpinan setiap lembaga untuk menjaga integritasnya. 

"Integritas tidak bisa dibangun dari bawah, melainkan dari pemimpin. Bahkan kemimpinan harus menjadi contoh dari semua hal, baik inovasi, integritas, dan sebagainya," katanya.

Sementara itu, Rektor UKSW Salatiga, Intiyas Utami menyampaikan,  beberapa mata kuliah di kampusnya ada yang berbasis project lapangan.

Pembelajaran menghasilkan berbagai inovasi yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah daerah.

Ia mencontohkan, sejumlah mahasiswanya akan ikut menerapkan ilmunya di Badan Usaha Milik Desa yang ada di Salatiga dan Kabupaten Semarang.

Para mahasiswa akan turun ke BUMDes untuk mengidentifikasi kebutuhan akuntansinya, selanjutnya membangun sistem informasi akuntansi sederhana. 

"Produk inovasinya betul-betul nyata digunakan, atau tidak hanya selesai di tulisan yang dipublikasikan. Jadi kita harus menjadi institusi yang bisa menghasilkan karya yang berkelanjutan dan berkontribusi untuk masyarakat," katanya.

Intiyas menyampaikan, pemerintah sebagai institusi membutuhkan kolaborasi dengan ilmuwan, perguruan tinggi, dan stakeholder lain dalam mencari solusi untuk menghadapi berbagai persoalan kemiskinan, stunting, dan kegelisahan lainnya yang terjadi di masyarakat. (*)

Sumber: