DPRD Kota Pekalongan Teken Komitmen Anti Korupsi Bersama KPK

RADARPEKALONGAN.CO.ID, KOTA - Jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Pekalongan menandatangani komitmen anti korupsi bersama KPK. Penandatanganan komitmen dilakukan dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang digelar KPK bersama DPRD Kota Pekalongan, kemarin. Kegiatan sosialisasi yang digelar di Ruang Rapat Paripurna tersebut dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekda Kota Pekalongan dan Tim TAPD.

Fungsional Satgas Korsup Wilayah III KPK, Azril Zah, mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaporan mengenai identifikasi serta membangun komitmen bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Kami berharap anggota legislatif Kota Pekalongan terutama yang wajah-wajah baru selama masa bakti 5 tahun ke depan tidak terlibat kasus KKN. Dalam sosialisasi ini, kami menyampaikan beberapa hal terkait tindak pidana korupsi seperti kasus-kasus korupsi yang pernah ada, upaya-upaya pencegahan yang dilakukan di tingkat Pemda seperti Monitoring Center for Prevention (MCP),"ucap Azril.

Azril menilai, skor MCP atau perbaikan sistem dalam tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas korupsi di Kota Pekalongan sudah bagus. Di mana nilainya sudah mencapai 86. Adapun target skor MCP Kota Pekalongan tahun 2024 ini sebesar 94. Artinya, perbaikan tata kelola sudah 94 persen sesuai indikator yang ada pada referensi di MCP seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, manajemen talenta ASN, pengawasan aset, pajak, dan lain sebagainya.

Ia juga menginginkan survei integritas bisa ditingkatkan. Menurutnya, dalam sosialisasi ini juga mengundang pasangan dari masing-masing anggota DPRD Kota Pekalongan agar pencegahan tindak pidana KKN bisa dilakukan berbasis keluarga. Sebab, dari keluarga sebagai unit terkecil dan terdekat, diharapkan pencegahan KKN bisa dilakukan secara maksimal.

"Dari tingkat keluarga ini bisa mengetahui berapa penghasilan yang diterima dari suami/istri yang saat duduk ini di anggota legislatif, kalau ada penghasilan yang lebih bisa dipertanyakan dari mana sumbernya, dan sebagainya. Kami berharap, selain dari sisi keluarga, pencegahan KKN bisa dilaksanakan dari semua sisi,"tuturnya.

Disampaikan Azril, jika seorang menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan atau tugas dan wewenangnya, kalau bisa hilang tindak pidananya pada saat dilaporkan sebelum 30 hari kerja, maka KPK nanti akan menentukan status barang gratifikasi tersebut menjadi milik  pribadi atau negara. Kalau gratifikasi itu berkaitan dengan jabatan dan dianggap sebagai suap, maka barang gratifikasi tersebut bisa menjadi milik negara. 

"Alhamdulillah di Kota Pekalongan sendiri sudah ada Unit Pengendalian Gratifikasi yang berada dibawah Inspektorat. Jadi pelapor tidak harus melaporkan langsung ke KPK jika menjumpai adanya kasus tindak pidana korupsi,"bebernya.

Sementara Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kunjungan KPK ke Kota Pekalongan dalam rangka memberikan sosialisasi kepada para anggota legislatif Kota Pekalongan beserta pasangannya masing-masing. Dari sosialisasi ini, diharapkan bisa memperkuat pemahaman mereka terkait hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan dan tidak terjerat KKN selama melaksanakan tugas dan kewajibannya menjadi wakil rakyat.

"Kami juga menyampaikan terimakasih kepada Pemkot Pekalongan melalui Walikota dan Sekda yang telah pro aktif bersinergi dan membantu jajaran DPRD Kota Pekalongan selama ini. Bahkan, pada Inspektorat juga sudah ada Unit Pengendalian Gratifikasi yang bisa menjadi kanal untuk masyarakat melapor jika menemui tindak pidana korupsi di Kota Pekalongan. Kami juga berharap, masyarakat bisa aktif memberikan informasi kepada kami apabila menemui praktek-praktek KKN," pungkasnya. (nul)

Sumber: