DPRD Kabupaten Pekalongan Soroti Pelaksanaan Pilkada 2024, Ini Catatan Yang Diberikan ke KPU Untuk Evaluasi

"Kita ingat saat pendaftaran bupati, itu adalah kecelakaan sejarah yang terus terang KPU belum siap pada waktu itu. Saat pengambilan nomor urut, sehingga terjadi benturan," ujar Munir.

Munir juga menyoroti simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pekalongan.

Menurutnya, dalam simulasi itu semestinya tidak dimunculkan soal uang transport untuk pemilih. Sehingga kesannya ada pembenaran pemberian uang transport ke pemilih.

"Ini kami catatan betul. Kesannya ada pembenaran bahwa Pemilu itu ya mesti dibayar, karena simulasinya itu disangoni itu. Ini catatan penting karena itu ini perlu menjadi evaluasi," ujar dia.

Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Laelatul Izah, mengatakan, untuk tingkat partisipasi di Pilkada 2024 dibandingkan di Pemilu memang turun.

"Target kami yang 80 persen belum tercapai malah kita baru sampai 77,4 persen untuk tingkat partisipasinya," katanya. 

Belum tercapainya target tingkat partisipasi pemilih ini, kata dia, jadi bahan masukan untuk evaluasi kenapa tingkat partisipasi untuk Pilkada turun.

Meskipun, kata dia, fenomenanya dari tahun ke tahun tingkat partisipasi Pemilu itu lebih tinggi dibandingkan Pilkada. 

Terkait uang transport saat simulasi pemungutan suara, ia mengatakan, KPU melaksanakan simulasi untuk pemungutan dan penghitungan suara untuk TPS riil.

Menurutnya, arahan dari KPU RI, ada anggaran bagi pemilih yang hadir. Anggaran itu sebagai ganti transport.

"Ini yang mungkin ditangkap berbeda oleh orang lain. Mungkin niatan dari KPU RI karena hari itu sama dengan pelaksanaan pemilu dilaksanakan di hari kerja, kita mengapresiasi yang mau hadir dengan sedikit mengganti dengan uang," katanya. 

"Kami melaksanakan ya ndak terpikirkan sampai sejauh itu tapi orang lain nangkepnya berbeda ya monggo. Itu apresiasi pengganti transport karena hari itu mereka meluangklan waktu untuk hadir, bukan berarti kemudian kami mengajari yang seperti itu sih," ungkapnya.

Sedangkan kaitannya dengan insiden pengundian nomor urut, evaluasinya mungkin nanti harus ada pembatasan yang hadir. Rekayasa keamanannya pun harus lebih matang.

Sumber: