"Kami juga ada Satgas Pangan, ini yang selalu melakukan pengawasan terhadap naik turunnya harga pangan," kata Nana.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, stok pangan di kabupaten/kota wilayahnya sebagian besar cukup dan surplus.
Bahkan, proyeksi ketersediaan beras tahun 2024 mencapai 6.185 220 ton, padahal kebutuhannya mencapai 4.060.888 ton. Sehingga mengalami surplus 2.124.331 ton.
Sebagai upaya untuk stabilisasi harga pangan, Pemprov Jateng berkerja sama dengan instansi lain seperti BUMN, BUMD, BUMP, Gapoktan/Poktan, Asosiasi, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), dan pelaku usaha lainnya.
Selain itu, juga ada program fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk membiayai pengiriman bahan pangan dari produsen ke konsumen, sehingga konsumen mendapatkan harga yang lebih terjangkau bila dibandingkan harga pasar.
Pemprov Jateng juga memfasilitasi Kios Pangan Murah untuk meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat. Program ini bekerjasama dengan kios masyarakat/kios pemerintah desa (BUMDes).
Dalam program tersebut, lokasi diprioritaskan pada desa miskin, desa rawan pangan, desa dampingan dan daerah pantauan inflasi. Bahan pangan yang difasilitasi adalah beras dan telur.
Sampai dengan saat ini telah terfasilitasi 350 Kios Pangan Murah di 28 kabupaten/kota, dengan realisasi penyerapan beras 411.675 Kg dan telur 70.430 kg.
Sementara itu, Kepala Bapanas RI, Arief Prasetyo Hadi mengatakan, penghargaan yang diberikan tersebut sebagai bentuk apresiasi bagi daerah-daerah yang berhasil menjaga inflasi dan ketahanan pangan nasional, serta asosiasi yang aktif dalam bidang pangan.
Arief menekankan, pentingnya kolaborasi yang solid antara seluruh stakeholder di bidang pangan. “Dengan Bapanas Awards 2024, kita ingin dapat terkoneksi dengan seluruh stakeholder di bidang pangan," tandasnya. (*)