Situs Resmi Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Batang Dibajak, Berubah Jadi Laman Judi Online

BATANG, RADARPEKALONGAN.CO.ID – Laman resmi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang menjadi sasaran peretasan dan dialihkan ke situs perjudian daring. Kejadian ini terdeteksi masih terjadi pada Selasa 8 Juli 2025 sekitar pukul 11.13 WIB, saat pengunjung mengakses tautan https://dlh.batangkab.go.id

Yang muncul justru halaman promosi platform judi online, menggantikan seluruh informasi resmi terkait program dan layanan lingkungan hidup setempat. Meski mesin pencari Google masih menampilkan identitas resmi DLH Batang, tautan tersebut langsung mengarahkan pengguna ke konten ilegal begitu diklik. 

Kepala DLH Kabupaten Batang, Handi Hakim, mengaku baru mendapat laporan mengenai insiden ini. “Ada indikasi peretasan, saya sendiri baru menerima informasinya pagi tadi. Tim kami segera menindaklanjuti,” ujarnya saat dikonfirmasi Selas 8 Juli 2025 siang. Handi menegaskan koordinasi dengan Dinas Kominfo setempat segera dilakukan untuk memulihkan situs. 

Peristiwa serupa sebenarnya bukan hal baru. Beberapa situs pemerintah daerah bahkan perguruan tinggi di Indonesia kerap menjadi korban peretasan yang mengubah konten menjadi laman judi atau materi tidak pantas. Kasus DLH Batang ini kembali menyoroti kerentanan keamanan siber instansi publik. 

BACA JUGA:Pemkab Batang dan KEK Industropolis Luncurkan Program PRIMA untuk Cetak Siswa SMK Siap Kerja

BACA JUGA:Pemkab Batang Siap Tangani Longsor di Akses Utama Menuju KITB

“Pemulihan situs menjadi prioritas agar layanan informasi masyarakat tidak terhambat,” tegas Handi. DLH Batang berkomitmen mengembalikan fungsi situs untuk akses data lingkungan hidup. 

Terkait fenomena ini, Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menyatakan peretasan merupakan akibat kelalaian sistemik tata kelola keamanan digital. “Ini puncak gunung es dari masalah struktural pengelolaan situs pemerintah,” kata Ardi dalam keterangan Senin 7 Juli 2025.

Menurutnya, banyak situs instansi pemerintah dibangun tanpa memedulikan protokol keamanan dasar. “Fokus hanya pada biaya murah dan tampilan visual, sementara aspek keamanan seperti sertifikasi ISO 27001 diabaikan,” paparnya. 

Para pakar mengingatkan kerentanan tersebut berpotensi menyebabkan kebocoran data sensitif. Peretas sering memanfaatkan celah keamanan untuk menyisipkan kode berbahaya atau mengalihkan trafik ke situs ilegal demi keuntungan iklan. 

Ardi mendesak pemerintah daerah segera melakukan audit menyeluruh dan peningkatan kapasitas SDM. “Evaluasi berkala dan pelatihan literasi keamanan siber wajib jadi prioritas untuk mencegah terulangnya kasus serupa,” pungkasnya. Insiden ini mempertegas urgensi transformasi digital yang berorientasi pada keamanan sistem informasi publik. 

Sumber: