Meskipun Ada Pengurangan Anggaran, Penanganan Kemiskinan di Banyumas Jalan Terus
Sekretaris Komisi A Juli Krisdianto bersama Wakil Ketua DPRD Jateng Setyo Arinugroho menerima cenderamata dari Sekda Banyumas Agus Nur Hadi.-Dok istimewa choirul amin-
BANYUMAS – Keluarnya Inpres No 1/2025 mengenai efisiensi belanja untuk APBN/APBD, tidak menjadi alasan untuk melakukan upaya penanganan kemiskinan.
Demikian halnya di Pemkab Banyumas, upaya intervensi mengurangi angka kemiskinan harus terus dilakukan meski anggaran belanja daerah harus dipangkas.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi A Juli Krisdianto di sela-sela pertemuan dengan jajaran Pemkab Banyumas di pendapa kabupaten, Senin 17 Februari 2025.
Hadir pada pertemuan itu Ketua Komisi A Imam Teguh Purnomo, Wakil Ketua DPRD Jateng Setyo Arinugroho, Sekda Agus Nur Hadi, Plt Asisten Administrasi Umum Joko Setiono, Kepala Bappeda Dedi Nur Hasan, serta OPD terkait salah satunya Disperkim.
BACA JUGA:Imam Teguh Ingin Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
BACA JUGA:Rumah Jadi Nyaman untuk Dihuni, Warga Pemalang Apresiasi Program Perbaikan RTLH Pemprov Jateng
Sekretaris Komisi A, Juli Krisdianto di sela-sela menyampaikan, bahwa dak dipungkiri Inpres No 1/2025 menjadi masalah untuk belanja daerah.
"Namun kami minta hal itu jangan menjadi kendala. Upaya penanganan kemiskinan tetap jalan terus,” katanya.
Juli menambahkan, keberadaan beleid itu bakal menjadikan transfer-transfer dana pusat seperti DAK, DAU otomatis berkurang. Karena itulah perlu keseriusan Pemkab Banyumas guna menyelesaikan salah satu masalah lama itu.
Patut menjadi apresiasi, lanjutnya, adalah upaya mengurangi angka kemiskinan. Pada 2024, Pemkab Banyumas mampu menjadi persentase kemiskinan berkurang menjadi 11,59 persen dari sebelumnya (2023) tercatat 12 persen.
Sebuah upaya keras yang membuahkan hasil nyata. Terlebih lagi sudah banyak kelompok kerja (pokja) seperti tim pengendalian inflasi, penurunan stunting, gizi buruk, kawasan permukiman kumuh.
Dalam penjelasannya, Kepala Bappeda Dedi Nur Hasan menjelaskan, variabel yang masuk kemiskinan seperti pengangguran terbuka, gizi buruk, dan stunting, rumah tidak layak huni dan sebagainya.
“Untuk penanganan pengangguran, upaya yang dilakukan pada 2025 ini akan memperbanyak program pelatihan kerja di sejumlah OPD. Keberadaan Baznas pun turut membantu dalam pengentasan warga dari kemiskinan,” katanya
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
