Warga Pantura Tegal Butuh Fasilitas MPP, Ketua DPRD Bilang Begini

TEGAL - Sejumlah warga Pantura menginginkan adanya fasilitas Mall Pelayanan Publik (MPP) di wilayah Kecamatan Warureja maupun Suradadi Kabupaten Tegal. 

"Kami berharap di Pantura Warureja ada MPP. Sehingga ketika kami mengurus administrasi kependudukan (Adminduk) tidak harus ke Slawi," kata Suprapto, warga Desa Demangharjo, Kecamatan Warureja.

Dia menyampaikan itu saat acara Reses yang digelar Ketua DPRD Kabupaten Tegal Wasbun Jauhara Khalim di Desa Demangharjo, Jumat (18/4) lalu.

Menurut Suprapto, untuk menuju ke Slawi jaraknya sangat jauh. Jika ditempuh menggunakan sepeda motor, perjalanan bisa sampai 1 jam. Sedangkan jika menggunakan mobil, lebih dari 1 jam.

BACA JUGA:Emak-Emak di Tarub Tegal Ramai-ramai Minta Lowongan Kerja saat Reses Anggota DPRD

BACA JUGA:Warga Tarub Usul Jogging Track, Begini Jawaban Anggota DPRD

"Itu pun kalau tidak macet. Kadang di Kemantran macet, sehingga bisa sampai dua jam," ucapnya.

Suprapto menuturkan, sebenarnya kendala pembuatan adminduk tidak hanya karena jarak tempuh. Ketika berkas adminduk tidak lengkap, maka pemohon atau warga harus kembali lagi. Sehingga perjalannya bisa sampai dua kali.

"Untuk bulak baliknya itu butuh waktu, biaya dan tenaga. Kami mohon agar MPP hadir di Pantura. Sehingga pelayanan bisa lebih dekat," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Tegal H. Wasbun JK mengaku bakal menyampaikan aspirasi itu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Menurutnya, usulan itu sangat baik dan sangat dinanti-nanti oleh masyarakat. Sebab selama ini, masyarakat kesulitan untuk mengurus adminduk atau administrasi lainnya. Seperti perizinan, pembuatan SIM, pelayanan hukum dan pelayanan publik lainnya.

"Terima kasih aspirasinya, ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Fasilitas MPP, nanti akan kami sampaikan ke Bupati Tegal," kata politikus PKB ini.

Dia menyatakan, untuk pembangunan MPP, biayanya memang tidak sedikit. Selain biaya, personel atau petugasnya juga harus ada. Karena itu, pembangunan MPP di Pantura harus dimusyawarahkan lebih dulu.

"Nanti akan kita komunikasikan dulu," tukasnya. (ADV)

Sumber: