Massa Buruh Korban PHK PT Dupantex Geruduk Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Ini Tuntutannya

Ketua DPC SPN Kabupaten Pekalongan Ali Sholeh, menyampaikan, korban PHK PT Dupantex butuh penghasilan dan hak-haknya dipenuhi paska di-PHK.

Oleh karena itu, ia meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Pekalongan untuk turun tangan membantu persoalan yang tengah dihadapi mereka. 

Menurutnya, ada delapan item tuntutan yang harus dipenuhi perusahaan. Ia berharap, ada kejelasan waktu kapan hak-hak itu bisa dipenuhi oleh pemilik perusahaan.

"Kemarin Minggu mesin naik ke truk, namun kami halangi dan turunkan. Seharusnya ini harus ada putusan dari pengadilan," tandas dia.

Pengurus SPN lainnya, Tabi'in, memohon kepada para wakil rakyat untuk memperjuangkan nasib buruh. Persoalan di Dupantex pun sudah menjadi isu nasional.

"Namun sampai dengan kami membuat tenda keprihatinan, tidak ada satupun wakil kita yang menyambangi kami," ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris PSP SPN PT Dupantex, Akhir Prasetyo, mengatakan, para pekerja di PT Dupantex ini menerima gaji terahir di bulan Mei. Itupun hanya menerima seperdelapan dari gaji. THR baru diberikan sekitar 48 persen. 

"Beberapa kali kita lakukan perundingan, namun penyampaian selalu tidak ada dana yang cukup untuk memenuhi hak karyawan. Persoalan sudah banyak, kami memohon bapak Dewan bisa turun menyelesaikan," harap dia.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pekalongan Kholis Jazuli menyatakan, DPRD Kabupaten Pekalongan siap membantu memperjuangkan nasib pekerja PT Dupantex. Namun, DPRD Kabupaten Pekalongan akan melangkah sesuai dengan aturan yang ada.

"Komisi II siap turun mendampingi ke lapangan, membantu. Kami paham apa yang kalian rasakan. Insya Allah akan kami jadwalkan untuk memfasilitasi bertemu dengan pengusaha. Kami siap mendampingi panjenengan," tandas dia.

Sumber: