Penanganan Bencana Rp 1,9 Miliar

Untuk menangani bencana, Pemkab Pekalongan menganggarkan dana sekitar Rp 1,9 Miliar di APBD tahun 2020. Hal itu dibenarkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan, Budi Raharjo.

Dikatakan, anggaran yang diberikan ke lembaganya bakal dimaksimalkan penggunannya. Bukan hanya difungsikan untuk penanganan kegiatan kebencanaan namun juga digunakan kegiatan rutin di kantor serta kegiatan lain.

Diterangkan, pelaksanaan selama ini dalam penanganan bencana di wilayah kerjanya ada beberapa tahapan yakni sebelum terjadi bencana. Pihaknya melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terkait bagaimana jika terjadi bencana. Adapun sasaran kegiatan tersebut antara lain masyarakat, pelajar, dan relawan.

Kemudian melaksanakan rapat koordinasi dengan jajaran terkait serta menyiapkan personel, peralatan, dan logistik. Dengan kesiapan seperti itu, maka pada saat terjadi bencana BPBD dan jajaran lain bisa segera menanganinya.

''Untuk upaya penanggulangan saat bencana, begitu ada informasi langsung ditindaklanjuti,'' tegasnya. Kemudian setelah di lokasi yang tertimpa musibah, langsung memberikan bantuan dan pertolongan baik berupa tenaga, alat dan logistik. Karena lokasi kabupaten cukup luas, maka ketika dalam waktu bersamaan terjadi bencana petugas maupun relawan yang bertugas dibagi agar koban bisa tertangani dengan baik.

Bencana yang ada di Kabupaten Pekalongan boleh dibilang cukup beragam yakni tanah longsor, khususnya yang berada di daerah atas. Kemudian di daerah pinggiran, terutama di wilayah utara, banjir maupun rob seringkali melanda, terutama pada saat musim hujan seperti saat ini. BPBD selaku lembaga yang menangai hal itu pun selalu berupaya ''turun gunung'' guna menyelamatkan dan membantu korban yang terkena bencana.

Sementara pelaksanaan penanganan bencana bukan hanya sebelum dan pada saat kejadian, namun setelah bencana juga tetap melakukan pantauan. Dalam hal ini, mendata kerusakan-kerusakan akibat musibah tersebut. Tentunya untuk penanangan sepeti ini, harus berkoordinasi dengan dinas terkait, yakni agar segera dilakukan perbaikan.

''Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga sudah melibatkan pihak eksternal dalam rangka upaya penanggulangan bencana. Di antarannta dengan TNI, Polri, PMI, Baznas, dunia usaha, media, instansi pendidikan, OPD Provinsi Jateng, organusasi relawan lainya. "(Yon)

Sumber: