Calon Kepala Daerah Kabupaten dan Kota Pekalongan Masih Misterius

PEKALONGAN - Calon kepala daerah yang ikut pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan masih misterius. Khususnya calon yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Padahal, DPP PDI P dan DPP PKB sudah mengeluarkan Surat Keputusan Rekomendasi nama-nama calon kepala daerah yang akan ikut pada Pilkada 2020. Dari sekian nama-nama calon yang mendapat rekom di beberapa daerah yang melaksanakan pilkada, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan belum muncul nama yang mendapat rekom.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul ketika dihubungi Radar, Kamis (20/02/2020) menyampaikan bahwa memang dari hasil Rapat Kerja bersama DPP PDI Perjuangan di Jakarta sudah ada beberapa nama calon Bupati/ Wakil Bupati yang direkomendasikan. Namun hasil tersebut merupakan untuk tahap pertama sedangkan Kabupaten Pekalongan sendiri masuk tahap ke tiga, jadi rekomendasi belum muncul.

"Untuk rekomendasi Calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan dan beberapa daerah lainya nanti masuk tahap tiga, " katanya.

Disinggung rekomendasi tahap ketiga kapan akan turun, Sumar Rosul mengaku belum ada jadual jarena semua keputusan rekomendasi ada di DPP PDI Perjuangan. Namun demikian semua kader dari tingkat DPC maupun ranting PDI Perjuangan sudah dipersiapkan untuk memenangkan pesta demokrasi yang akan berlangsung September 2020 mendatang.

"Untuk rekomendasi tahap tiga kami secara pasti belum tahu karena itu bukan jadual resmi, " kata politisi senior PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan itu.

Dijelaskan selain telah mempersiapkan kader dari tingkat DPC sampai ranting, bakal calon yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan juga sudah berkomitmen untuk memenangkan Pilkada mendatang. Sebab pada dasarnya semua kader adalah mesin partai sehingga apapun nanti keputusannya dari DPP semua harus sejalan.

"Kita sebagai kader apapun keputusan dan rekomendasi DPP pusat harus mematuhi mekanisme agar sejalan. Sehingga kita tetap solid dalam memenagkan Pemilihan Kepala Daerah mendatang, " imbuhnya.

Seperti diketahui sebelumnya, calon Bupati (G1) dan Wakil Bupati (G2) yang mendaftar dalam proses penjaringan dan penyaringan di PDI Perjuangan menandatangani pakta integritas di Kantor DPC PDI Perjuangan setempat. Pakta integritas ini bentuk komitmen mereka untuk pemenangan Pilkada 2020, dan sebagai bentuk konsistensi bakal calon G1 dan G2 Pilkada pada 23 September 2020. Yakni, semua bakal calon harus mentaati dan mematuhi mekanisme Pilkada 2020 dan harus mematuhi keputusan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan.

Keempat balon yang menandatangani pakta integritas itu masing-masing Musa Adam dan Abdul Chamid yang mendaftar untuk posisi G1, dan Endang Suwarningsih dan Khusnul Qorina yang mendaftar di proses penjaringan dan penyaringan untuk posisi G2. (Yon)

Sumber: