Jaksa Masuk Sekolah, Bekali Siswa Pengetahuan tentang Hukum

KOTA - Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan menggelar program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMPN 11 Pekalongan, Selasa (7/3/2023). Kegiatan ini untuk membekali peserta didik pengetahuan tentang hukum sejak dini. Sehingga secara tidak langsung mengajarkan untuk tak melanggar hukum dan peraturan. 

 

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Anik Anifah mengungkapkan bahwa kegiatan JMS ini merupakan tupoksi kejaksaan dalam meningkatkan kinerja yakni untuk menanamkan hukum kepada anak sekolah. "Penerangan tentang hukum ini agar anak semakin mengerti dan tidak melanggar peraturan. Hari ini kami sampaikan hukum dan undang-undang tentang narkotika karena narkoba sangat berbahaya dan menjadi pemicu tindakan kejahatan," terang Anik. 

 

Disebutkan Anik bahwa JMS ini akan menjadi agenda rutin satu tahun ini. Harapannya semua anak Kota Pekalongan dengan tahu hukum tentang narkoba tak akan mendekati narkoba. 

 

"Kebetulan semua dinas baik di provinsi, kabupaten, dan kota tengah melaksanakan proses arah kebijakan merdeka belajar. Yang mana muara transformasi pembelajaran ada pada peserta  didik. Mereka kami harapkan bisa menyerap pengetahuan secara luas," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Zainul Hakim.

 

Disampaikan Hakim, melalui Program JMS putaran pertama ini dihadirkan peserta didik dari 7 SMP negeri. "Ibu Kajari sangat informatif dan komuniatif dalam memberikan wawasan bahaya narkoba kepada anak. Di luar kelas harapannya peserta didik mampu menyerap wawasan menjadi bahan kajian untuk menjadi pribadi yang memiliki karakter Pancasila," jelas Hakim. 

 

Kepala SMPN 11 Pekalongan, Sri Supadmi menyampaikan Terima kasih sekaligus apresiasi untuk kejaksaan dengan adanya Program JMS ini. "Proses pembelajaran hukum secara dini untuk anak-anak sangat positif, karena anak akan lebih mengenal hukum sejak dini. Semoga dengan adanya sosialisasi ini anak-anak semakin mengerti hukum dan peraturab sehingga baik secara pribadi atau di masyarakat tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum dan peraturan," pungkas Supadmi.(nul)

Sumber: