Tangani Banjir Rob Pesisir Pekalongan, Pemkab Pekalongan Usulkan Anggaran Rp 700 M ke Pemerintah Pusat

TIRTO, RADARPEKALONGAN - Grand desain penanganan banjir rob di wilayah pesisir Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sudah matang. Untuk pembangunan fisiknya dibutuhkan anggaran Rp 700 miliar yang sudah diusulkan ke Pemerintah Pusat.

"Grand desain secara umum sudah matang tinggal kita bergerak sesuai dengan kewenangan masing-masing," ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul, Selasa (20/6/2023).

Baca juga:Tanggul Raksasa Tak Mampu Bendung Gelombang Laut, 1 Bulan Jeruksari Terendam Banjir Rob

Disebutkan, desain untuk penanganan banjir rob di Desa Jeruksari, Mulyorejo, Tegaldowo, Karangjompo, sebagian Pacar dan Samborejo yang melalui Sungai Bremi dan Meduri sudah jadi. Desain dan amdalnya di Provinsi Jawa Tengah. 

Menurutnya, tugas Pemkab Pekalongan menyiapkan atau membebaskan lahan untuk tanggul baru seluas 5 hektar. Ini sudah berproses di BPN untuk pembebasan lahannya. Lahan itu milik dua orang warga di Desa Jeruksari.

"Yang terkena milik dua orang. Seluas 5 hektar dan pemda sudah menyiapkan anggarannya untuk pembebasan. Ini masih berproses. Semoga cepat selesai," kata dia. 

Dikatakan, lahan yang harus dibebaskan itu sudah tidak ada patoknya. Patoknya sudah hilang karena lahannya tenggelam dihajar banjir rob. Sehingga harus dilakukan pengukuran ulang. "Yang punya lahan pun bingung dimana patoknya. Ini BPN harus bergerak cepat untuk menunjukkan patok atau koordinatnya," tandasnya. 

"Kita sudah usulkan ke Pemerintah Pusat untuk pembangunan fisiknya. Itu karena membutuhkan anggaran Rp 700 miliar untuk membuat tanggul sekaligus rumah pompanya. Itu yang mampu pusat," ungkap Sumar Rosul.

Baca lagi:Tanggul Sungai Meduri Limpas, Jalan Tegaldowo-Mulyorejo Bak Sungai

Dalam penanganan banjir rob di pesisir Kabupaten Pekalongan tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat harus bergerak bersama. "Sharingnya begitu. Pemerintah provinsi grand desain dan amdalnya, pemkab pembebasan lahannya, pusat itu untuk pembangunannya. Itu sudah kita usulkan. Kemarin ibu Bupati bersama rombongan dan kita sudah ke Bapennas, melalui beberapa teman-teman anggota DPR RI itu sudah didorong ke pusat melalui Prof Hendrawan dan lainnya yang melalui dapil kita. Masing-masing mendorong agar ini bisa disetujui anggarannya," tandasnya.

Sumar meyakini jika grand desain itu bisa terealisasi maka persoalan banjir rob di Desa Samborejo, Pacar, Karangjompo, Tegaldowo, Mulyorejo dan Desa Jeruksari bisa teratasi. Ia berharap, tahun depan proses pembangunannya sudah bisa dimulai. 

"Mudah-mudahan tahun depan bisa terealisasi, karena ini menunggu keputusan pusat saja. Kita selalu berupaya bersama untuk ini disetujui anggarannya," katanya.

Untuk rencana penanganan banjir rob jangka pendek, lanjut Sumar, pada tahun 2023 ini pembangunan rumah pompa di Tegaldowo dan Mulyorejo sedang berproses. "Rumah pompa di Tegaldowo ini sedang berproses di tahun ini. Mudah-mudahan segera terealisasi rumah pompa Tegaldowo," kata dia.

Untuk rumah pompa di Mulyorejo sedang dimintakan CSR ke PLN. Ini juga sedang berproses. "Mudah-mudahan sudah disetujui anggarannya. Tinggal yang Jeruksari ini tanggul yang limpas ini masih kewenangan provinsi, otomatis provinsi yang akan menangani," ujarnya. 

Sumber: