Sampan Digifest dan HLM TP2DD 2023, Pemkab Pekalongan Targetkan Semua Pasar Rakyat Menerapkan Retribusi Online

KAJEN,RADARPEKALONGAN - Wakil Bupati Pekalongan Riswadi selaku Pelaksana Harian (PLH) Bupati menghadiri acara bertajuk Sapta Mitra Pantura Digital fest (Sampan Digifest) 2023 dan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Hotel Nirwana Kota Pekalongan, Kamis (22/6/2023). 

Acara tersebut mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi melalui Ekonomi Digital yang Inklusif." Kegiatan diselenggarakan sebagai upaya untuk mendorong pengembangan ekonomi digital melalui implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Baca juga:Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Berharap Data Sensus Pertanian dapat Dimaksimalkan untuk Akurasi Kebijakan

Melalui kegiatan ini diharapkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di wilayah eks-Karisidenan Pekalongan semakin berkembang. Sehingga dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung percepatan pemulihan perekonomian nasional.

Selain Kabupaten Pekalongan, kegiatan juga dihadiri oleh pemerintah kota/kabupaten lainnya yang merupakan wilayah eks-Karisidenan Pekalongan, seperti Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. 

Dalam sesi paparan, PLH Bupati Pekalongan Riswadi, menyampaikan bahwa Kabupaten Pekalongan secara umum telah menerapkan program ETP (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah) yang sejalan dengan program pusat terkait TP2DD dalam rangka elektronisasi transaksi. 

Baca lagi:E-Retribusi Efektif Dongrak Pendapatan

Salah satu perkembangan yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah memperluas metode pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dengan memanfaatkan kanal pembayaran online. Selain itu, sejak tahun 2022, masyarakat Kabupaten Pekalongan dapat melakukan pembayaran pajak secara keseluruhan melalui aplikasi E-Tax yang berbasis elektronik/non tunai.

“Sejak tahun 2020, Pemkab Pekalongan juga telah menjalin kerjasama dengan Bank Jateng untuk pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor (e-Kir) secara non tunai,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, juga dijelaskan bahwa program unggulan yang dilakukan oleh Pemkab Pekalongan pada tahun 2023 dalam rangka mempercepat impelemtasi ETP adalah dengan menerapkan pembayaran retribusi pelayanan pasar rakyat di Pasar Bojong melalui m-pos. 

“Untuk tahun 2023 ini ditargetkan semua pasar rakyat dapat melaksanakan pembayaran secara online melalui e-tetribusi dan untuk semester 1 telah terpasang di Pasar Kedungwuni,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pembayaran retribusi selain pasar, Riswadi mengatakan bahwa Pemkab Pekalongan pada tahun 2023 akan menggunakan aplikasi Billing Center yang bekerja sama dengan Bank Jateng. Saat ini aplikasi tersebut masih dalam tahapan uji coba dan pembahasan antara Bank Jateng dengan pihak Pemkab Pekalongan.

Sumber: