Wakil Bupati Sukirman: APBD 2026 Ditargetkan Rp2,4 Triliun, Fokus Transparansi dan Efisiensi

RADARPEKALONGAN.CO.ID - Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, menyampaikan secara langsung Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin 15 September 2025.

Dalam penyampaiannya, Sukirman menjelaskan bahwa struktur APBD 2026 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp2,4 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,5 triliun, sehingga terjadi defisit sekitar Rp98,3 miliar. 

“Defisit ini akan kami tutup melalui pembiayaan daerah, yakni pinjaman sebesar Rp80 miliar serta sisanya menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya,” terangnya.

Sukirman menegaskan bahwa penyusunan rancangan APBD 2026 berlandaskan regulasi yang berlaku, antara lain Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Ia juga menambahkan, penyusunan anggaran tersebut telah melalui tahapan penting berupa penyepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama DPRD pada 15 Agustus 2025 lalu.

“Kami berkomitmen agar APBD 2026 tetap disusun berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap aturan. Hal ini penting untuk memastikan keuangan daerah dikelola secara akuntabel sekaligus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.

Wabup juga menekankan bahwa rancangan APBD ini bukan sekadar angka, melainkan instrumen strategis untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pekalongan. 

“Kami berharap anggaran ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Di akhir penyampaiannya, Sukirman menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Pekalongan yang telah bekerja sama dalam penyusunan awal APBD 2026. Ia berharap pembahasan lebih lanjut dapat berjalan lancar hingga mencapai persetujuan bersama. 

“Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar APBD yang kita hasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Sumber: