Raperda Perubahan APBD 2023 Disetujui, RAPBD 2024 Diajukan

KENDAL - Rapat Paripurna DPRD Kendal yang digelar Kamis (14/9/2023) kemarin terbilang unik. Pasalnya, dua agenda terkait RAPBD berhasil dilaksanakan dalam satu rapat paripurna, yakni persetujuan bersama atas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 serta penyampaian Nota Keuangan RAPBD TA 2024.

Rapat Paripurna dihadiri oleh Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki, Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun beserta unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, serta pimpinan OPD Pemkab Kendal.

Terkait Nota Keuangan RAPBD 2024, Wabup Basuki pun memaparkan ringkasan strukturnya yang mengusulkan Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.434.510.099.261 serta Belanja Daerah senilai Rp Rp 2.483.510.099.261, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 49 miliar.

"Adapun Pembiayaan Daerah, dengan rincian untuk Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 55.000.000.000,00, Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp6.000.000.000,00, Pembiayaan Neto sebesar Rp49.000.000.000,00. Sedangkan untuk SiLPA Tahun Anggaran berkenaan sebesar Rp.0,00," ungkap Wabup.

Sesuai RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, lanjut Basuki, arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2024 akan diprioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City”, dengan tema pembangunan adalah ”Kendal Smart City, Kendal Handal, Kendal Melayani.

Untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan tersebut, menurut Wabup dibutuhkan dukungan sumber daya manusia yang smart, serta dapat memahami dan menguasai digitalisasi dalam perkembangan teknologi informasi yang pesat dewasa ini.

"Modal ini harapannya dapat mendorong peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan clean dan Good Governance, penguatan Smart City yang difokuskan pada Smart Government, Smart Education, Smart Health, Smart Economy dan Smart Transportation," jelas Wakil Bupati.

Wabup Basuki juga menakankan bahwa penyusunan RAPBD 2024 ini berbasis pada kinerja dengan penganggaran yang terukur target dan capaiannya. Selain itu juga mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, berprinsip pada efisiensi dan efektifitas guna menggerakkan pembangunan daerah yang lebih produktif.

"Dokumen RAPBD 2024 ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pembahasan bersama antara Pemkab dengan DPRD. Namun mengingat keterbatasan waktu, kami amat berharap ada komitmen bersama agar pembahasannya bisa berjalan lancar, benar dan tepat waktu, demi kelangsungan pembangunan di Kabupaten Kendal," ujarnya. (red/sef)

Sumber: