Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pekalongan Apresiasi Raihan WTP Kesembilan Kalinya dari BPK

KAJEN,RADARPEKALONGAN.DISWAY.ID - Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pekalongan mengapresiasi Pemkab Pekalongan yang telah berhasil meraih opini tertinggi untuk yang kesembilan kalinya Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

"Semoga hal ini bisa dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya, tentu dengan tetap memperbaiki hal-hal yang belum maksimal," ujar juru bicara Fraksi Gerindra, Patmisari, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023, Kamis, 13 Juni 2024.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hj Hindun dan dihadiri Wakil Bupati Pekalongan Riswadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, anggota DPRD, unsur Forkompinda dan OPD.

Patmisari menyampaikan, berdasarkan pada sambutan Bupati Pekalongan yang disampaikan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, Fraksi Gerindra pun menyampaikan beberapa pendapat, catatan dan pertanyaan. 

Baca juga:Raperda RPJPD Tahun 2025-2045 dan Bumdes, Ini Pandangan Umum Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pekalongan

Diantaranya, realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 terdapat selisih 3,84 persen dari perencanaan target awal. "Dalam catatan kami di tahun 2022 realisasi pendapatan terdapat selisih 5,30 persen, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan penanganan dalam menentukan target pendapatan sudah baik namun masih perlu dilakukan evaluasi. Mohon Perhatian!," ujar dia.

Dikatakan, terkait belanja dan transfer belum sepenuhnya terserap masih ada selisih 7,83 persen terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 9,50 persen. Meskipun demikian, kata dia, seharusnya anggaran belanja bisa lebih dimaksimalkan untuk mendorong peningkatan taraf kesejahteraan perekonomian masyarakat Kabupaten Pekalongan.

"Terkait SiLPA tahun anggaran 2023 sebesar Rp100.347.796.505,17, Fraksi Gerindra mencermati bahwa SiLPA masih cukup besar. Kami mengimbau agar perencanaan program kegiatan sudah melalui kajian yang menyeluruh agar tidak ada lagi alasan kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena persoalan-persoalan teknis seperti gagal lelang, kehabisan waktu, dan lainnya. Sehingga anggaran dikembalikan ke kas daerah, mohon penjelasan!," tandasnya.

Menurutnya, untuk mencapai tujuan pembangunan suatu daerah dengan berfokus pada pembangunan infrastruktur yang memadai dapat menunjang pengentasan kemiskinan. Untuk itu, Fraksi Gerindra mengharapkan adanya inovasi pembangunan yang bertujuan untuk menyiapkan lapangan kerja dan kegiatan ekonomi kreatif guna menekan angka pengangguran. 

Sumber: