Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran

KAJEN - Enam Fraksi di DPRD Kabupaten Pekalongan memberikan pandangan umum tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (24/6/2019).

Semua Fraksi mengapresiasi Pemerintah Daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

Namun, dewan juga mengingatkan bahwa meskipun sudah mempertahankan WTP sebanyak 4 kali, pemerintah daerah jangan sampai terlena. Mengingat masih banyak hal yang harus ditingkatkan, dan memperbaiki hal-hal yang belum maksimal.

Fraksi PAN menyampaikan 4 point pandangannya tentang laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka (TPT), pelayanan dasar, dan realisasi pendapatan asli daerah.

"Kami mengapresiasi kinerja perekonomian di Kabupaten Pekalongan yang secara makro kinerjanya bagus, tetapi untuk TPT mengalami perlambatan, dan perlu juga untuk evaluasi program kerja OPD. Selain itu potensi pendapatan asli daerah harus selalu digali dan ditingkatkan," ucap Abdul Haris saat membacakan dokumen pandangan umum Fraksi PAN.

Fraksi kedua yaitu PPS dari partai PPP dan PKS juga memberikan 4 point pada pandangannya yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Diantaranya pengoptimalan website OPD dalam e-Goverment, permasalahan sampah yang belum optimal sehingga jauh dari ADIPURA dan bidang kesehatan.

"Di era 4.0 ini kami berharap agar semua OPD dalam penerapan e-Goverment dioptimalkan dengan baik terutama website, kinerja bidang kesehatan juga ditingkatkan karena merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar untuk masyarakat," ucap Supriyati saat membacakan dokumen pandangan umum fraksi Persatuan Pemabangunan Sejahtera (PPS).

Selanjutnya fraksi partai Golkar memberikan 5 point dalam pandangannya yaitu tentang PAD dan SiLPA, Pengembangan Pariwisata, Peningkatan Kinerja, Investasi dan Pengelolaan kekayaan daerah.

"Kami berharpa agar pariwisata agar terus ditingkatkan dan Investasi di Kabupaten Pekalongan agar lebih banyak," harap Rokhyasin saat membacakan dokumen pandangan umum fraksi Partai Golkar.

Adapun keempat fraksi Merah Putih dari Partai Gerindra dan Partai Demokrat memberikan 5 point dalam pandangannya yaitu PAD, belanja modal dan transfer, SiLPA, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur.

"Anggaran yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan pegawai jangan ada selisih, kebutuhan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan," terang Uum Sumiyati saat membacakan dokumen pandangan umum fraksi Merah Putih.

Kelima dari fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan tentang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial.

"Penanggulangan Rob yang masih parsial serta karitatif, padahal dampak rob sudah dirasakan lama, kepesertaan KIS (Kartu Indonesia Sehat) masih rendah di kawasan terdampak rob," tutur Dodiek Prasetyo saat membacakan dokumen pandangan umum fraksi PDI Perjuangan.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Radar Pekalongan (@radarpekalongan) pada 24 Jun 2019 jam 4:41 PDT

Terakhir dari fraksi PKB memberikan 6 point dalam pandangannya, yaitu realisasi belanja langsung dan belanja modal, pendapatan daerah, realisasi pendapatan retribusi izin trayek TA, pelayanan kesehatan, limbah cair dari sektor UMKM, dan mutu pendidikan.

Sumber: