Transaksi Blangkon Jateng Tembus Hingga Rp72 Miliar, Batang Raih Peringkat 2 Blangkon Jateng Setelah Pemprov

BATANG, RADAR PEKALONGAN.DISWAY.ID - Pada tahun 2023 lalu, transaksi belanja Pemkab Batang di Blangkon Jateng Tembus hingga Rp72 Miliar. Dengan jumlah ini Batang berhasil meraih peringkat 2 Blangkon Jateng setelah Pemprov Jateng.

Hal ini seperti  disampaikan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Batang, Tatang Sontani di sela Bimtek Penggunaan Blangkon Jateng Bagi UMKM, PPK, Pejabat Pengadaan dan Bendahara di Aula Kantor Bupati Batang, Rabu 6 Maret 2024.

BACA JUGA:Tak Sekadar Naik Kelas, QQ Rose Catering Mampu Rangkul Puluhan Bakul Jajan Setelah Gabung Blangkon Jateng

"Transaksi Blangkon Jateng Kabupaten Batang mencapai Rp72 miliar pada tahun 2023. Hingga saat ini, pada tahun 2024, transaksi telah mencapai Rp6,7 miliar dalam satu minggu di bulan Maret," ujarnya. 

Tatang menegaskan pentingnya penggunaan Blangkon Jateng dalam semua proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Batang. Nilai transaksi dari Rp0 hingga Rp50 miliar harus menggunakan platform Blangkon Jateng yang mencakup tiga marketplace, yaitu Gratis Ongkir, MBiz, dan Tisera. 

Sedangkan untuk nilai transaksinya dari mulai Rp 50 juta ke atas harus menggunakan e-katolog lokal. 

Oleh karena itu, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Batang secara rutin menggelar Bimbingan Teknis Penggunaan Blangkon Jateng Bagi UMKM, PPK, Pejabat Pengadaan dan Bendahara. 

BACA JUGA:Lewat Blangkon Jateng, UMKM Bisa Ikut Pengadaan

“Kami secara rutin melaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pegawai. Aturan dalam pengadaan barang dan jasa terus berubah, dan kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” ungkap Tatang, Rabu 6 Maret 2024. 

Tatang juga menekankan bahwa tiga marketplace di e-Blangkon, yaitu Gratis Ongkir, MBiz, dan Tisera, harus dipilah dengan bijaksana. Pemberian wewenang kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memilih platform yang sesuai sangat penting.

Selain itu, Tatang menyoroti pentingnya keadilan bagi penyedia dan UMKM. Meskipun nilai transaksi masih minimalis, ada upaya untuk memastikan penyebaran yang adil dan memberikan kesempatan bagi produk yang belum mendapatkan klik pembelian.

“Kami memahami situasi para penjual yang telah menayangkan produk tetapi belum mendapatkan pembeli. Keadilan harus ditegakkan,” tambahnya.

Namun, Tatang juga menegaskan bahwa tidak semua transaksi harus dilakukan secara online. Penyedia barang juga perlu mempertimbangkan kegiatan offline dan metode konvensional.

"Misalnya gini, kita selaku pelaku UMKM sudah memasang produk di marketplace. Bagaimana suapa kita laku itukan harus ada upaya offline. Dengan datang ke OPD - OPD membetikan sampel. Ini loh produk saya kalau di on-line seperti itu. Ini faktanya kaya gini. Sehingga bisa melihat, mencicipi dan mencoba produknya," pungkasnya. (nov)

Sumber: radar pekalongan