APBD Tahun 2024 Ditetapkan Rp1,024 Triliun, Menyusut Rp50 Miliar Dibandingkan APBD Tahun 2023

KOTA - Pemerintah Kota Pekalongan bersama DPRD, menyepakati Raperda tentang APBD tahun 2024. Persetujuan terhadap APBD tahun 2024 dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (29/11/2023). Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir dan dihadiri oleh Wali Kota Pekalongan, A Afzan Arslan Djunaid dan Wakil Wali Kota, Salahudin.

Wali Kota Pekalongan, A Afzan Arslan Djunaid mengungkapkan, APBD tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp1,024 triliun. Jumlah itu mengalami penurunan sekitar Rp50 miliar dibandingkan APBD tahun 2023. Wali Kota menyatakan, adanya penurunan tersebut akan berdampak pada sejumlah program di Kota Pekalongan.

"Anggaran 2024 dibandingkan dengan anggaran 2023 justru ada penurunan hampir Rp50 Milliar yang tentu menyulitkan menentukan mana mana saja yang akhirnya masuk skala prioritas. Dengan penyurutan pendapatan ini, kami juga harus menimbang mana saja yang menjadi prioritas. Alhamdulillah ini sudah disepakati bersama dan semoga ke depan tetap memberi manfaat untuk masyarakat," terangnya.

Wali Kota menambahkan, kesejahteraan masyarakat dan kebermanfaatan program untuk masyarakat tetap menjadi skala prioritas. Pihaknya berharap, ada solusi di perubahan anggaran. Dia menyebutkan, sejumlah program yang menjadi prioritas di APBD 2024 diantaranya penurunan angka stunting, peningkatan infrastruktur penanganan banjir, perbaikan kualitas pendidikan, dan sebagainya.

"Alhamdulillah Raperda APBD Tahun 2024 sudah ditetapkan, walaupun masih ada interupsi atau usulan anggota dewan. Namun, yang terpenting adalah kondusivitas penetapan ini kita jalankan dulu sembari ada usulan-usulan lagi bisa diakomodir di anggaran perubahan," ucapnya.

Sementara Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir mengatakan, ada sejumlah program prioritas dalam APBD 2024. Salah satunya program penanganan banjir yang diharapkan bisa dituntaskan pasca dibangunnya sistem pengendali banjir di Kota Pekalongan melalui pengadaan pompa, perbaikan saluran drainase, dan kolam retensi. Kemudian program pembangunan MCK untuk 20 rumah milik warga Bugisan yang pindah ke Klego setelah adanya program penanganan banjir.

Selanjutnya, program penataan Pasar Banjarsari yang tengah dalam tahap pembangunan yang ditargetkan rampung pada Agustus 2024 mendatang. Setelah psar rampung dibangun, Azmi berharap para pedagang dapat segera dipindah dan ditata dengan baik sesuai dengan hak masing-masing.

Azmi melanjutkan, setelah pasar selesai dibangun dua lokasi yang menjadi pasar darurat yakni Lapangan Sorogenen dan Jalan Patiunus agar dilakukan pembenahan. Setelah itu, bagaimana kita bisa menata Pasar Sorogenen dan   Jalan Patiunus yang selama ini kenyamanan masyarakat sedikit terganggu. Ketika pedagang sudah direlokasi semua, pemerintah harus segera melakukan pembenahan di lokasi-lokasi tersebut," kata Azmi.

Program dasar lain yang juga harus tetap menjadi perhatian yaktu kesejahteraan masyarakat termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat di Kota Pekalongan bisa semakin baik. Termasuk fasilitas pendidikan yang terdampak banjir rob harus segera diperbaiki.

"Yang terakhir adalah terkait penanganan sampah, dari DLH sudah berupaya maksimal, mudah-mudahan ke depan menemukan solusi terbaik agar permasalahan sampah di Kota Pekalongan bisa tertangani, khususnya bagaimana masyarakat bisa teredukasi dan paham serta menjalankan pengelolaan sampah," pungkasnya.(nul)

Sumber: