Warga Desa Randumuktiwaren Pekalongan Geruduk Balai Desa, Ini Tuntutannya

Sementara itu, Danramil Bojong, Kapten ARH Wiyoto, warga dapat menyampaikan aspirasinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ia pun mengingatkan agar dalam berbuat sesuatu jangan karena suka-tidak suka.

Camat Bojong, Farid Abdul Hakim, dikonfirmasi terpisah, menyampaikan, mutasi perangkat desa merupakan kewenangan kepala desa. Itu sudah sesuai dengan prosedur dan legal standinya. 

"Untuk soal itu sebenarnya sudah ndak ada problem. Tapi itu memang menjadikan pintu masuk warga Randumuktiwaren yang tidak puas dengan kepemimpinan kepala desa. Banyak hal yang mereka ingin tanyakan. Soal pengelolaan dana desa, aset desa dan sebagainya," ujar dia.

Menurutnya, aksi warga di Desa Randumuktiwaren sudah kali keempat.

"Yang pertemuan kedua itu kami sudah memediasi tapi deadlock. Perwakilan juga sempat menghadap ke saya dan saya sudah jelaskan batas kewenangan kami bagaimana dan batas kewenangan kepala desa itu bagaimana," katanya.

Ia menyebutkan, untuk mutasi kadus itu secara prinsip sudah tidak ada masalah.

"Secara regulasi (mutasi kadus, red) tak ada masalah, tapi soal pengelolaan dana desa dan aset desa kami tidak bisa menjustifikasi sebelum adanya pemeriksaan Inspektorat," tandasnya.

Jika ada indikasi penyelewengan, lanjut dia, warga dipersilahkan untuk mengajukan aduan ke Bupati Pekalongan melalui Inspektorat.

"Pasti nanti akan ditindaklanjuti, karena lembaga audit yang resmi kan Inspektorat," ujar dia.

Sehingga, jika nanti ada penyelewengan akan terbaca semua dari hasil pemeriksaan oleh Inspektorat tersebut.

"Kalau hanya melihat dari kulit luar kan kita ndak bisa menuduh hal yang tidak pas. Kita bukan dalam posisi membela siapapun, ndak. Dalam arti, kita pemerintahan ini, saya di kewilayahan, fungsi pembinaan, pengawasan, tetap kita lakukan. Kalau ada yang melenceng dari norma aturan, kepala desa tentu kita tegur," tandasnya.

Sumber: