Demo Berjilid-jilid Dinilai Ganggu Kenyamanan Warga, Kampung Hijrah Batang Desak Pemda dan Polisi Tegas

BATANG - Aksi unjuk rasa hingga berjilid-jilid yang dilakukan oleh sekelompok orang di depan pintu masuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, dinilai sudah mulai menggangu kenyamanan masyarakat sekitar.

Para peserta aksi menuntut penyetaraan harga terhadap lahan yang sebelumnya telah dibeli untuk pembangunan pembangkit listrik 2 x 1.000 Mega Watt tersebut.

Pihak Forkopimda Kabupaten Batang sendiri telah memberikan kesempatan pada warga untuk menyalurkan aspirasi melalui cara-cara musyawarah, maupun pendekatan lainnya.

Namun sekelompok warga tersebut tetap menolak, dan memilih untuk melakukan aksi demontrasi, bahkan sudah mencapai episode ke-53.

Menyikapi hal itu, Organisasi Kampung Hijrah Kabupaten Batang mendesak pemerintah daerah dan juga kepolisian agar mengambil sikap tegas. Hal itu diperlukan agar situasi kondusif di Kabupaten Batang tetap terjaga.

Koordinator Kampung Hijrah, Dr. Casramekjo menegaskan, aksi demo berulang kali tersebut tidak hanya mengganggu masyarakat umum, namun juga tidak mencerminkan semangat perdamaian dan kolaborasi yang seharusnya bangun dalam menyelesaikan perbedaan pandangan

"Kami mendukung upaya Forkopimda dalam menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara persuasif. Namun jika sudah mengganggu kenyamanan masyarakat, maka tindakan tegas juga diperlukan," tegas Casramekjo, Jumat 4 Agustus 2023.

Senada dengan hal itu, Sekretaris Kampung Hijrah, Gotama Bramanti mengatakan, demo berjilid-jilid selama lebih dari setahun yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atas nama FORMAT UNGKAPNO hanyalah kepentingan kelompok tertentu. 

"Aksi berjilid-jilid yang digelar itu tidak menghasilkan solusi apapun, namun malah membuat kenyamanan masyarakat terganggu," kata Gotama Bramanti.

Terkait aksi itu sendiri, Kampung Hijrah Kabupaten Batang memberikan 5 pernyataan sikap : 

Kami prihatin dengan berlarut-larutnya demo berjilid-jilid selama lebih dari setahun yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atas nama FORMAT UNGKAPNO. Ini menimbulkan keprihatinan akan dampaknya terhadap ketenangan dan kedamaian di wilayah ini.

Kami mendukung dan menyatakan sikap terhadap Foropimda dalam menangani tuntutan penyetaraan harga lahan PLTU oleh FORMAT UNGKAPNO. Namun, kami juga harus mengakui bahwa isu ini seakan-akan digunakan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi beberapa individu, bukan mewakili keseluruhan masyarakat yang terdampak pembangunan.

Kami mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghentikan kegiatan aksi demo ini. Selain itu, bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasilnya, sebaiknya mereka mengambil langkah hukum yang sesuai dan mengedepankan dialog yang konstruktif untuk mencapai penyelesaian yang adil.

Kami mendengar keluhan dari beberapa anggota kami yang sebelumnya tergabung dalam kelompok Ungkapno. Mereka merasa tertekan dan tidak nyaman ketika berusaha untuk keluar dari kelompok tersebut. Kami mengimbau agar setiap orang memiliki hak untuk berpendapat tanpa takut intimidasi atau ancaman, serta memperjuangkan hak-haknya secara proporsional.

Sumber: