Tolong, Akurasi Data Program JPS Diperhatikan

Tolong, Akurasi Data Program JPS Diperhatikan

*Realisasi Program JPS masih Banyak Salah Sasaran
*Kelurahan Klego Validasi Ulang Data Ganda

PENYALURAN BANTUAN - Proses penyaluran bantuan bagi warga terdampak Covid-19 di Kelurahan Klego.

KLEGO - Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), baik dari pusat (Kemensos) maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan telah direalisasikan untuk warga Kota Pekalongan secara serentak selama sepekan ini. Namun demikian, masih banyaknya data sasaran bantuan yang tidak tepat sasaran perlu menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Selaku Lurah Klego, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Muhammad Farid turut menuturkan hal senada, Senin (18/5/2020). Dia mengharap keakuratan data terkait penerima bantuan lebih diperhatikan. Sebab pihaknya juga menemukan hal serupa dalam penyaluran bantuan yang telah dilaksanakan lalu, masih ada data yang kurang tepat. Akhirya warga yang seharusnya mendapat justru tidak masuk dalam data akibat data yang masuk malah data yang tidak valid.

Lebih lanjut dikatakan Farid, warga yang sudah terdata dan pernah mengumpulkan KK seharusnya didata langsung sehingga meminimalisir data yang terlewatkan. Mengingat di Klego sendiri masih banyak warga yang masih membutuhkan bantuan namun tidak terdata. Berharap tidak dapat bantuan dari pihak Pemkot ataupun Pusat, namun dapat di Provinsi.

"Terkait data, pihak kelurahan sudah melakukan pendataan kembali warganya yang belum mendapat bantuan supaya masuk dalam bantuan Provinsi nanti. Meski tahu akan disortir kembali dari dinas, minimal tidak ada data yang tercecer. Justru yang kita khawatirkan warga yang telah mengumpulkan KK, terus tidak didata langsung malah terlewatkan di dinas dan akhirnya tidak dapat, dampaknya warga nanti ke kita, "terangnya.

Padahal kalkulasi sederhananya, dari total penerima bantuan secara keseluruhan dikurangi penerima BLT Pusat dan penerima BLT Kota, maka sisanya adalah penerima BLT Provinsi. Nah, di sini pihaknya khawatir jika data sisa itu masih ada juga yang tidak tercover.

"Makanya saya berharap Dinas Sosial itu, KK yang sudah masuk kesana data-datanya dikelola langsung. Jangan sampai sudah mengumpulkan KK, kita diminta mengumpulkan lagi. Takutnya data awal yang kelewat. Kecuali yang belum pernah mengumpulkan KK. Tapi yang sudah pernah, tapi disuruh mengumpulkan lagi akhirnya konsentrasinya yang mengumpulkan lebih yang baru, padahal sebelumya datanya sudah ada. Lah nanti jadinya malah tidak dapat," paparnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap Dinas Sosial sebagai sentral pengumpulan data dapat memverifikasi dan memvalidasi data dengan tata kelola yang akurat. Agar tidak ada warga yang layak menerima dan sudah pernah menyerahkan KKnya kecewa karena tidak tercover di bantuan yang akan disalurkan nantinya.

"Makanya saya berharap, data awal yang sudah mengumpulkan KK itu dikelola, umpamanya data dari pusat apa dikasih tanda, yang dapat dari kota dikasih tanda, provinsi juga begitu. Nah, sisanya itu pasti yang belum. Bukan malah di suruh ngumpulkan kembali. Kan kita ngasih KK lagi. Kecuali yang benar-benar yang belum pernah mengumpulkan KK," tegasnya.

Pihaknya juga berupaya maksimal dalam menyortir kembali data yang ada di lapangan. Meski ada data double menerima bantuan, berkat penyampaian komunikatif kepada warga. Justru warga yang mendapat bantuan double sadar diri dan tidak mengambil haknya secara berlebih.

"Kita memang diminta mendata data yang double, dan memang ada beberapa. Dan kita memang dibatasi waktu yang singkat dalam pelaksanaanya. Dan nyatanya masyarakatnya juga menyadari bahwa double itu tidak bisa. Jadi masyarakatnya juga sadar, untuk tidak menerima secara ganda," imbuhnya.

Intinya pihaknya berharap, BLT dari Provinsi nanti yang belum turun, bisa segera turun dan berharap sisa warga penerima bantuan dari BLT yang ada mampu mencover keseluruhan warga yang membutuhkan namun belum menerima bantuan.

"Kalau yang belum mengumpulkan KK lalu mengumpulkan lagi itu kan sudah jelas, lah tapi yang sudah mengumpulkan KK lantas tidak dapat dan malah disuruh mengumpulkan KK lagi, saya khawatir bakal ada yang kelewat. Dan itu kalau kelewat yang disalahkan kita Kelurahan nantinya," tambahnya.

Sejak penyaluran BLT Pusat dan Kota, lanjut Farid, Kelurahan sudah mendata ulang warga yang belum mendapatkan bantuan agar tercover semua.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: