Memprihatinkan! Sejak Pandemi, Gerai Batik di IBC Banyak Gulung Tikar

KAJEN, RADARPEKALONGAN - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti kondisi Internasional Batik Center (IBC) di jalur Pantura Wuradesa dan UMKM Center di Madukaran, Kecamatan Wonopringgo yang kian lesu. Fraksi PKB meminta pemda peka dengan kondisi di IBC dan UMKM Center, sehingga dua kawasan itu ramai kembali.

Baca juga: Hampir Semua Fraksi di DPRD Kabupaten Pekalongan Apresiasi Pencapaian Opini WTP yang Diraih Pemkab Pekalongan

Perhatian Fraksi PKB atas kondisi IBC dan UMKM Center disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Terhadap 2 Raperda, yaitu Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rabu (7/6/2023), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.

Rapat paripurna dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun beserta unsur pimpinan dan anggota DPRD setempat dan Wakil Bupati Pekalongan Riswadi. Hadir pula unsur Forkompinda dan para kepala OPD di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Fraksi PKB Kabupaten Pekalongan dalam pandangan umumnya yang dibacakan oleh Fatkhiana Dewi menyampaikan, IBC dibangun dengan tujuan mengintegrasikan para penggiat industri batik rumahan. Banyak penggiat UMKM memaksimalkan gerai yang ada di IBC. Selain menjadi gerai batik, IBC pun menjadi pusat kuliner di jalur Pantura Kabupaten Pekalongan.

"Namun semenjak pandemi melanda hanya menyisakan sepertiga pedagang saja. Banyak gerai batik gulung tikar," ujar Fatkhiana Dewi.

Nasib yang sama juga terjadi di kawasan UMKM Center. Menurutnya, dari 60 kios yang disediakan hanya segelintir pedagang yang masih membuka usahanya. 

Untuk itu, Fraksi PKB berharap pemerintah daerah peka dengan kondisi yang terjadi di IBC dan UMKM Center. "Supaya lokasi pedagang di kawasan tersebut kembali ramai. Mohon penjelasannya?," tanya Fraksi PKB melalui juru bicaranya tersebut.

Fraksi PKB juga memberikan perhatian khusus pada perkembangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Pekalongan. Pasalnya, Fraksi PKB menilai selama empat tahun terakhir TPT di Kabupaten Pekalongan cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, TPT sebesar 4,39% naik menjadi 6,91% di tahun 2020. Di tahun 2021 turun menjadi 4,28%. 

"Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan masih menjadi isu utama dalam pembangunan. Dengan kata lain, menunjukkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang mencari pekerjaan," kata Fatkhiana.

Fraksi PKB meminta agar pemda melihat persoalan ini, sehingga bisa mencari solusi terkait tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pekalongan. 

Baca lagi:60 Kios UMKM Center Terpaksa Tutup

Sementara Fraksi PAN melalui juru bicaranya Ahmad Muzaki menyampaikan, meskipun Pemkab Pekalongan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih banyak hal terkait kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2022. 

Fraksi Persatuan Pembangunan dalam pandangannya yang dibacakan oleh Supriati bahkan menilai kinerja keuangan APBD tahun 2022 lebih buruk dari tahun 2021. "APBD tahun 2021 surplus, sedangkan APBD tahun 2022 justru defisit. Mohon penjelasan," ujar Supriati.

Sumber: