iklan banner Honda atas

Rizal Bawazier Tegaskan Tetap Kawal Perjuangkan Keadilan untuk Ribuan Nasabah BMT Mitra Umat Pekalongan

Rizal Bawazier Tegaskan Tetap Kawal Perjuangkan Keadilan untuk Ribuan Nasabah BMT Mitra Umat Pekalongan

Rizal Bawazier saat menggelar audiensi dengan perwakilan nasabah BMT Mitra Umat Pekalongan beberapa waktu lalu. -IST-

RADAR PEKALONGAN - Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah X (Pekalongan, Pemalang, Batang) Rizal Bawazier menegaskan komitmennya dalam mengawal penyelesaian kasus yang menimpa ribuan nasabah Koperasi BMT Mitra Umat Kota Pekalongan.

Melalui pernyataan resminya pada Selasa (3/6/2025), Rizal yang merupakan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS membantah anggapan bahwa penanganan masalah koperasi tersebut tidak berjalan. Ia menjelaskan bahwa saat ini proses hukum belum bisa dilanjutkan karena masih menunggu hasil audit laporan keuangan dari Kantor Akuntan Publik (KAP), yang semula dijadwalkan rampung pada awal Mei 2025, namun mundur menjadi 11 Juni 2025.

BACA JUGA:Rizal Bawazier Ajak Warga Berbagi di Hari Jumat dan Minggu untuk Perkuat Kerukunan di Jateng X

"Kalau ada opini negatif mengenai kelanjutan kasus ini, lebih baik diam dulu. Biar saya dan Kementerian Koperasi yang menyelesaikan. Penyebabnya sekarang ada di pihak auditor, bukan di kami,” ujar Rizal.

Rizal menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Menteri Koperasi terus memantau kinerja Satgas Revitalisasi Koperasi yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Satgas ini dibentuk untuk menangani koperasi bermasalah, termasuk BMT Mitra Umat Kota Pekalongan.

"Saya dan Pak Wakil Menteri Koperasi terus berkoordinasi. Kami memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Satgas berjalan sesuai aturan, dan berpihak pada nasabah," ucapnya.

BACA JUGA:Rizal Bawazier dan Kemenkop Siap Tuntaskan Kasus BMT Mitra Umat Pekalongan, Dana Korban Akan Ditelusuri

Politikus PKS yang akrab disapa Pak RB itu menambahkan bahwa pengawalan terhadap proses ini adalah bagian dari tugas pengawasan legislatif, terutama karena Komisi VI DPR RI memiliki mitra strategis seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, serta Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

“Fungsi kami di DPR adalah memastikan hak-hak masyarakat dilindungi. Saya bertanggung jawab kepada konstituen saya, terutama para nasabah koperasi yang tengah mengalami kesulitan akibat permasalahan ini,” tegasnya.

Rizal juga menyoroti pentingnya menjaga ekosistem koperasi agar tetap sehat dan kredibel. Ia menyebut bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi harus dikembalikan, salah satunya dengan menyelesaikan tuntas kasus-kasus seperti yang menimpa BMT Mitra Umat.

BACA JUGA:APRINDO Protes Pembatasan Melintas Truk Sumbu 3, Rizal Bawazier: Nyawa Manusia Lebih Penting dari Materi

“Kami ingin koperasi tetap menjadi pilar ekonomi rakyat. Tapi kalau ada koperasi yang bermasalah dan merugikan anggotanya, itu harus diselesaikan dengan adil dan transparan. Tidak boleh ada pembiaran,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Rizal menyampaikan harapan agar seluruh pihak bersabar dan memberi kesempatan kepada tim teknis dan auditor menyelesaikan tugasnya. Ia memastikan bahwa langkah-langkah lanjutan akan dilakukan begitu laporan audit resmi keluar.

“Kami tidak tinggal diam. Kami terus bekerja. Begitu laporan audit keluar, proses hukum akan berjalan dan hak-hak nasabah akan mulai ditangani. Mohon doanya agar semua bisa selesai dengan baik,” pungkasnya. (Nov) 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait