Bupati Pekalongan Berikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Tentang Raperda APBD TA 2024

Bupati Pekalongan Berikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Tentang Raperda APBD TA 2024

--

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq diwakili Sekretaris Daerah M. Yulian Akbar menghadiri rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rangka Penyampaian Jawaban Bupati Pekalongan Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD tahun anggaran 2024, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.

Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hj. Hindun, dan dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Perwakilan Forkompimda, para Kepala OPD serta tamu undangan lainnya.

Mengawali sambutannya yang dibacakan Sekda, Bupati Fadia mengucapkan terimakasih dan menyampaika penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota dewan atas pandangan umum terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan baik yang bersifat masukan, saran maupun pertanyaan.

“Semua itu sebagai wujud kebersamaan dan tanggungjawab kita dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024,” katanya.

Dijelaskannya, terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah dilakukan dengan strategi mendorong digitalisasi/elektronifikasi pajak maupun retribusi daerah, melakukan monev secara berkala dilapangan, dan menggandeng mitra dalam upaya penagihan serta berupaya untuk memaksimalkan pemanfaatan asset.

Selain itu mengenai pelayanan kesehatan, ditambahkanya, saat ini capaian UHC Kabupaten Pekalongan sudah 88,5 % sehingga perlu didorong dari semua pihak agar mencapai UHC 98%.

“Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Puskesmas dan RS namun belum memiliki JKN-KIS dapat menggunakan program pengobatan gratis dengan cukup menunjukan KTP. Terkait kesiapan RSUD Kesesi saat ini sudah melaksanakan persiapan survey akreditasi dengan survey simulasi.

Pelatihan nakes ke instansi lain dan penambahan sarana dan prasarana untuk menuju BLUD di tahun 2024,” terangnya.

Terkait penyediaan air bersih sebagai dampak kekeringan ditahun 2023 dan 2024, lanjutnya, telah dianggarkan penyediaan prasarana air bersih/air minum bagi masyarakat melalui APBD dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di 29 desa sampai dengan 8 Oktober 2023 sejumlah 877.000 liter.

“Mengenai prioritas program-program pembangunan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sudah dikaji secara matang dan telah melalui tahapan mulai RPJMD, RKPD yang diserasikan dengan Musrenbang, KUS-PPAS dan RAPD yang sebagian besar porsi belanja modal digunakan untuk pemenuhan pelayanan dasar,” tutur Fadia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: